Bangkalan, Treenews.id - Di tengah gaduhnya permasalahan yang dihadapi THL mulai dari kejelasan status peralihan THL ke Pegawai Paruh Waktu, gaji tidak sesuai UMR yang ada di Jawa Timur, dan yang terakhir hingga terjadi kericuhan di kantor BPJS Ketenagakerjaan karena kesalahpahaman saat komunikasi perihal kejelasan pencairan dana PBJS, membuat para Tenaga Harian Lepas (THL) akan melakukan unjukrasa pada hari senin tanggal 17 Februari 2025.
Mulai tahun 2025 semua THL yang telah mengikuti tes PPPK namun tidak lolos maka akan menjadi pekerja paruh waktu yang nantinya gaji yang diterima adalah berasal dari kepala kantor masing-masing OPD bukan lagi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten melalui Bupati yang secara otomatis mempengaruhi proses perpindahan tersebut.
Sesuai Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2025 menjelaskan bahwa untuk Kabupaten Bangkalan sebesar Rp. 2.397.550,00 setiap bulannya namun kenyataan di lapangan para THL di Bangkalan ini mengaku hanya mendapatkan Rp. 1.225.000,00 setiap bulannya.
Terjadi kericuhan di kantor PBJS Ketenagakerjaan karena salahpaham tentang pencairan dana BPJS para THL. Namun hal tersebut akhirnya bisa terselesaikan dengan komitmen Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bangkalan yang akan mencairkan dananya usai pemkab Bangkalan resmi mengeluarkan Surat Keputusan Paruh waktu ataupun PPPK.
Persiapan unjukrasa para THL ini telah jauh-jauh hari dilakukan menindaklanjuti aksi mereka beberapa waktu yang lalu di DPR RI dengan tuntutan yang sama. Sebagai upaya menetralisir kondisi di Bangkalan, muncul di media sosial grup Whatsapp himbauan untuk tidak ikut-ikutan kegiatan tersebut.
Dalam Himbauan tersebut terbaca Pemerintah Daerah tersebut menyebutkan telah memperjuangkan THL di seluruh Indonesia sedangkan pemerintah sudah jelas menyiapkan NIP paro waktu dan antar waktu, untuk itu menghimbau supaya tidak ikut-ikutan berdemo atau audensi besok hari Senin. Namun sayang saat media ini hendak mencari kebenaran di salahsatu kantor dinas yang dekat dengan SPBU stadion ini tidak menemui hasil karena pejabat disana tidak ada ditempat.
Berikut tulisan yang didapat dari salahsatu grup OPD di Bangkalan ini :
_"Di himbau jangan ikut2an
Yang tidak dan tidak jelas.
Karena pemerintah daerah sudah memperjuangkan THL di seluruh Indonesia sedangkan pemerintah sudah jelas menyiapkan NIP paro waktu dan antar waktu. Jadi untuk semua pimpinan sekretaris, Kabid, struktural dan fungsional. Menghimbau supaya tidak ikut2an berdemo atau audensi besok hari Senin. Demikian saya sampaikan terima kasih."_
_Luv_
